Esposin, SUKOHARJO -- Menjalankan roda pemerintahan harus ditopang birokrasi yang mumpuni dan berintegritas. Lalu bagaimana cara mewujudkan good government dan good governance di era otonomi daerah?
Menurut bakal calon Bupati Sukoharjo, Joko “Paloma” Santosa, manajemen pemerintahan harus dilaksanakan secara terbuka dan transparan serta akuntabel.
Promosi BRI Dampingi Petani Jeruk Semboro di Jember Terapkan Pertanian Berkelanjutan
Dia menjelaskan pemerintah juga harus responsif terhadap keinginan dan aspirasi masyarakat.
"Masyarakat harus senantiasa dilibatkan dalam mengambil kebijakan yang erat hubungannya dengan hajat hidup orang banyak," ungkap Joko Paloma, baru-baru ini.
Joko “Paloma” Santosa yang saat ini menjabat sebagai Ketua Fraksi Gerindra di DPRD Kabupaten Sukoharjo mengatakan masyarakat bisa mengontrol beragam program kegiatan yang diimplementasikan pemerintah sehingga mendongkrak akuntabilitas publik dan layanan publik tingkat lokal.
"Misalnya, perbaikan infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Masyarakat tak perlu sungkan mengawasi pengerjaan proyek perbaikan jalan atau infrastruktur lainnya," beber owner Paloma Group itu.
Di era otonomi daerah, menurut Joko “Paloma” Santosa, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mempercepat pembangunan.
Salah satunya bidang ekonomi yang menyasar kelompok usaha kecil, menengah, dan koperasi.
Putra asli Sukoharjo itu menguraikan pembinaan terhadap kelompok usaha kecil dan menengah serta koperasi harus dilakukan secara kontinyu mengacu pada potensi ekonomi di masing-masing daerah.