by Mahardini Nur Afifah - Espos.id Lifestyle - Selasa, 26 Februari 2019 - 08:00 WIB
ESPOS.ID - More than just publish.
Esposin, SUKOHARJO – Kultur menyesap kopi di Kota Bengawan selama ini kalah populer ketimbang menyeruput teh. Tak heran terbit kultur jayengan alias menyeduh dengan jalan menubruk beberapa jenis teh untuk menghasilkan cita rasa mantab. Kendati menikmati secangkir kopi seduhan baracik bukan menjadi tradisi utama, sejarah kahwa tak bisa lepas dari jantung Kota Solo.
Sejarawan Heri Priyatmoko yang sempat meriset sejarah pakopen (perkebunan kopi di lingkungan desa) menuturkan persebaran kahwa Soloraya berutang nama pada Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA) Mangkunegara IV (1853-1881). Raja waktu itu merintis budi daya kopi jenis arabika (dikenal juga sebagai kopi Jawa) dan liberika.
“Jejak kejayaan Mangkunegaran kerap kali cuma dikaitkan dengan gula. Padahal era Mangkunegara IV, kopi jadi komoditas kedua sebagai penyumbang pundi-pundi kerajaan,” ujar Heri membuka obrolan ketika ditemui Esposin di rumahnya di kawasan Telukan, Sukoharjo, belum lama ini.
Sedikit mengengok ke belakang, kahwa menjadi minuman populer di Eropa pada abad ke-17. Komoditas ini lantas jamak dibudidayakan di Nusantara pada awal abad ke-18. Beberapa sentranya antara lain Bogor, Priangan, Cirebon, Kedu, dan Bondowoso.
Sedikit mengengok ke belakang, kahwa menjadi minuman populer di Eropa pada abad ke-17. Komoditas ini lantas jamak dibudidayakan di Nusantara pada awal abad ke-18. Beberapa sentranya antara lain Bogor, Priangan, Cirebon, Kedu, dan Bondowoso.
Melihat gelagat moncernya bisnis kopi kala itu, kahwa dianggap salah satu jalan keluar dari kemelut krisis keuangan kronis. Pemantik krisis bermula dari kebijakan Belanda yang melarang penyewaan tanah lungguh (apanage) sehingga kerajaan minim pemasukan. Kondisi makin parah selepas meletusnya Perang Jawa yang menguras keuangan internal.
Penanaman kopi di Mangkunegaran mulanya dirintis sejak 1814 di wilayah Gondosini di daerah Bulukerto, Wonogiri. Usaha tersebut dimulai selepas pemerintah kolonial memberikan lampu hijau hasil kopi istana setempat bisa dikembalikan kepada Belanda untuk membayar utang tersebut.
Dari kebijakan tersebut, Pangeran Arya Gandakusuma yang kala itu masih menjabat patih, terbuka matanya bahwa pembudidayaan kopi yang serius bisa mendatangkan manfaat ekonomi yang besar bagi kerajaan. Begitu naik tahta, raja bergelar KGPAA Mangkunegara IV itu memperluas penanaman kopi ke wilayah Hanggabayan, Keduwang, dan Karangpandan.
Dekade pertama perluasan penanaman kopi membuahkan hasil signifikan. Pada 1842, tercatat produktivitasnya mencapai 1.208 kuintal lantas meningkat drastis menjadi 11.1145 kuintal pada 1857.
“Hasil yang meningkat itu dianggap belum memuaskan oleh raja pada masa itu karena persentasenya baru 5% dari keseluruhan produksi kopi Surakarta. Raja lantas menelurkan kebijakan yang menjadi tonggak sejarah,” jelas Heri.
Mangkunegara IV mendobrak tradisi dengan mengakhiri persewaan tanah apanage di wilayahnya. Kopi yang awalnya dikelola perkebunan swasta menjadi dikelola kerajaan. Puncaknya, wilayah perkebunan kopi di lingkup Mangkunegaran tersebar di 24 wilayah, meliputi Karangpandan, Tawangmangu, Jumapolo, Jumapuro, Jatipuro, Ngadirojo, Sidoarjo, Girimarto, Jatisrono, Slogoimo, Bulukerto, Purwantoro, Nguntoronadi, Wuryantoro, Eromoko, Pracimantoro, Giritontro, Baturetno, Batuwarno, Selogiri, Singosari, dan Ngawen.
Keseriusan raja mengelola perkebunan kopi juga ditandai dengan kebijakannya mendatangkan ahli perkebunan kopi dari Eropa, Rudolf Kampff. Mangkunegara IV juga menerapkan manajerial modern dengan menunjuk administratur bergelar panewu kopi dan mantri kopi. Di setiap daerah didirikan sebuah gudang penampungan kopi. Setiap administratur bertanggung jawab kepada penilik atau inspektur.
Selain pengelolaan modern, Mangkunegara IV juga berjasa dengan meninggalkan warisan berupa pedoman tata cara pengolahan kopi untuk masyarakat pekopen pada 1867. Pedoman agar menghasilkan buah kopi yang lebat itu ada 17 tahap.
Dimulai dari pemilihan lahan, tanah, pengolahan tanah, pemilihan dan pengolahan benih, pemindahan semaian, penyangkulan, pemanenan, penjemuran, menumbuk, penggantian tanaman, sampai mengantisipasi hama.
“Sesuai kesepakatan dengan Belanda, kerajaan tidak bisa menjual hasil produksi ke pasaran bebas. Semua hasilnya harus dijual kepada pemerintah kolonial. Pengiriman kopi sebelum ada jaringan kereta api dilakukan dengan kapal. Dari gudang, kopi diangkut ke dermaga di Beton lalu dikapalkan melalui Sungai Bengawan Solo,” jelas Heri.
Merebaknya serangan jamur Hemeleia vastatrix (karat daun) di seluruh penjuru Nusantara turut menggoyang produksi kopi di lingkup istana Mangkunegaran sejak 1878. Perkebunan kopi di Karanganyar dan Wonogiri terus menanggung rugi akibat gagal panen mulai 1879 sampai 1900. “Kondisi ini memukul telak keuangan Mangkunegaran,” pungkas Heri.